Selamat Datang di Web P3E Suma

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Dan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Read More
  • Menteri LHK: Perhatikan Manajemen dan Etika dalam Melayani Publik

    P3E Suma, KLHK (Jakarta, Senin, 2 April 2018)-Menteri LHK Siti Nurbaya melantik tiga orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) baru lingkup Kementerian LHK di Jakarta, Senin, (2/4/2018). Pejabat-pejabat yang dilantik mempunyai posisi penting dan kunci sehingga diproses secara pola mutasi sesuai dengan peraturan pemerintah. Para pejabat ini merupakan penanggung jawab visi unit Eselon I yang mengarahkan gerak untuk mencapai sasaran/target organisasi melalui Satuan Kerjanya dalam mendukung dan mengawal keberhasilan pencapaian program kerja Kementerian LHK.

    Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya resmi mengangkat Ilyas Assaad sebagai Inspektur Jenderal Kementerian LHK untuk mengisi posisi Imam Hendargo Abu Ismoyo yang memasuki masa purna tugas per 1 April 2018.

    Pada posisi Direktur Jenderal, Menteri LHK Siti Nurbaya mengangkat I.B. Putera Parthama sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) dan Hilman Nugroho sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Kedua pejabat ini masing-masing bertukar tempat dari posisi sebelumnya.

    Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/TPA Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pemimpin tinggi tingkat madya di lingkungan Kementerian LHK.

    Dalam sambutannya, kali ini Menteri LHK lebih mengangkat pesan-pesan berkaitan dengan mekanisme pekerjaan, karena disamping hal-hal teknis, Kementerian LHK juga terus melakukan proses penataan secara kelembagaan.

    Menteri LHK berpesan agar semua Eselon I dan II melakukan pembinaan berjenjang ke bawah. "Ingat selalu pesan saya: one step up, two steps down, jadi paling tidak dua step ke bawah itu harus terus menerus diajak untuk melakukan policy exercise bagi kementerian ini," ujar Siti Nurbaya.

    Pembenahan ini terus dilakukan seiring dengan harapan dan kebutuhan dari masyarakat yang begitu tinggi untuk lingkungan dan tata kelola hutan yang baik.

    Berkaitan dengan produksi hutan, Direktorat Jenderal PHPL telah merintis perubahan dan perkembangan suasana dalam interaksi kementerian ini dengan dunia usaha. Begitu juga dengan interaksi orientasi produksi yang tidak hanya bagi dunia usaha tetapi juga bagi masyarakat. Hubungan dunia usaha dengan masyarakat juga terus dibangun sehingga bisa terus menekan konflik dan bisa menciptakan harmoni. Hal-hal seperti ini yang Siti Nurbaya harapkan agar terus ditingkatkan.

    Dalam mekanisme pekerjaan, Siti Nurbaya berpesan agar jajarannya menerapkan sistem manajemen yang care, share, dan fair. Setiap elemen di kementerian ini harus saling bekerja bersama-sama, dan saling memperhatikan (care).

    Tidak bisa dihindari tugas-tugas kementerian ini hampir tidak ada yang bisa dilakukan sendirian oleh satu direktorat jenderal. Sehingga, disamping care harus juga ada share, jadi saling berbagi, baik informasi, data, gagasan, dan bila perlu berbagi sources. Yang penting lagi kemudian adalah fair (rasa keadilan) bahwa sebagai atasan harus berlaku fair kepada bawahan.

    Dalam situasi sekarang, dengan segala berita hoaks, informasi yang simpang siur, Siti Nurbaya juga meminta betul agar semua dapat menjaga etika. Etika pertama yaitu etika kepada negara, melalui cinta kepada negara, komitmen terhadap tujuan dan cita-cita negara. Selanjutnya, etika kepada pemerintah, karena birokrasi merupakan darahnya roda pemerintahan.

    "Oleh karena itu loyalitas hanya diberikan kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden RI, dan di kementerian ini berarti pembantu Presiden yaitu Menteri. Jadi tidak ada loyalitas yang lain." tegas Siti Nurbaya.

    Yang ketiga, yaitu loyalitas kepada atasan, karena birokrasi itu rumusnya rantai komando, sehingga etika kepada atasan harus dijaga. Kemudian, etika kepada sesama pegawai juga harus dijaga. Yang tidak kalah penting yaitu etika kepada publik, dalam hal ini etika dalam memberikan pelayanan kepada publik.

    “Jadi sebetulnya yang paling gampang sih, contohnya kepada publik itu, kalau melayani itu jangan judes-judes gitu lho, apalagi jutek. Sikap kita itu harus betul-betul dijaga. Jadi saya minta betul soal manajemen dan etika ini kita perhatikan bersama," ujar Siti Nurbaya.

    Pada akhir sambutannya, Menteri LHK mengajak seluruh jajaran Kementerian LHK untuk maju terus dan menyelesaikan hal-hal yang bisa diselesaikan oleh kementerian ini. L

    "Sekali lagi selamat. Terimakasih sudah memberikan pengabdian yang terbaik kepada negara dan bangsa," tutup Siti Nurbaya.

    Pada kesempatan ini turut hadir Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sarwono Kusuma Atmadja dan Rachmat Witoelar, Penasehat Senior Menteri , Staf Ahli Menteri, Tenaga Ahli Menteri, Eselon I dan II lingkup Kementerian LHK, Asosiasi dan Dunia Usaha serta Darma Wanita Kementerian LHK.

    Penanggung jawab berita:
    Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi - 081375633330

     

  • Humas di Warkop Mendobrak Paradigma Lama

    P3E Suma-KLHK (Makassar, 4 Desember 2018)-Kesan pertama ketika membaca undangan Rapat Persamaan Persepsi Peran Kehumasan Satuan Kerja Lingkungan Hidup Se Sulawesi Selatan dari P3E Suma akan dilaksanakan Warong Kopi (Warkop), tentu banyak yang bertanya-tanya. Apakah Rapat di Warkop itu "aib" bagi ASN LHK Lingkup Sulsel, khususnya yang berkecimpung di bidang atau bagian Kehumasan. 

    Digelarnya rapat di Warkop Sebagai simbol kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.  

    Pemlihan lokasi ini guna menghilangkan paradigma bahwa rapat itu kaku dan menegangkan, kali ini sekat itu di "dobrak" oleh Humas P3E Suma dengan menggelar rapat di Warkop Dg. Anas, Senin, (3/12/2018). 

    Acara dibuka Hamzah Kadang sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. "Awalnya Kapus berkenan membuka rapat ini, dikarenakan ada pembinaan pegawai oleh Ir. Ilyas Asaad selaku Irjen KLHK, maka tidak bisa bergabung."  

    Rapat Persamaan Persepsi Peran Kehumasan LHK Lingkup Sulawesi Selatan ini bertujuan sebagai wadah seluruh teman-teman Kehumasan, baik dari Humas P3E Suma serta seluruh Humas UPT LHK Lingkup Sulsel.  "Selama ini, Humas terasing di rumah sendiri." Tegas Hamzah. 

    "Hal-hal yang berkaitan dengan kehumasan bisa di sharing melalui media sosial, blog, website."  Ditambahkan pula Informasi yang berkaitan dengan pengembangan kehumasan bisa dilaksanakan secara sinergi sehingga kehumasan Lingkup KLHK bisa tercover dengan maksimal, bahkan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan bisa dipecahkan secara bersama-sama di forum ini.  

    Hamzah Kadang menuturkan bahwa, "Peran Humas di era perkembangan teknologi dan informasi seperti sekarang ini, Humas bukan lagi sebagai penyampai informasi semata, melainkan menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemerintah. Terutama menciptakan reputasi kinerja pemerintahan yang baik (good governance) di masyarakat."

    Idealnya Humas harus mampu menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai media (media relation) dalam mempublikasikan kegiatan institusi, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sebab, kesuksesan penyelenggaraan rapat ini dapat terlihat dari seberapa besar peran Humas dan respon masyarakat.

    Sementara itu, Azri Rasul yang mewakili Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku. Diungkapkan "Kapus tidak bisa hadir membuka rapat persamaan persepsi, disebabkan mendampingi Irjen KLHK." Kata Azri. 

    Kegiatan ini dirancang secara ‘sersan’ yaitu serius tapi santai ini dimaksudkan agar kita bisa dengan leluasa menyampikan seluruh hal-hal yang mau disampaikan tanpa ada batas.

    "Kehumasan itu sendiri bagian dari sebuah sistem yang cukup penting, karena apa yang kita kerjakan di setiap satker akan bisa dilihat atau dipantau dengan pusat atau dipantau oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu dapat dilihat dari informasi melalui website ataupun seluruh media sosial masing-masing satker di seluruh Sulawesi Selatan ini" Tutur Azri.

    Dihadapan peserta rapat Azri Rasul mengungkapkan, "bahwa saat pembentukan UPT KLHK yang baru, yaitu Balai Gakkum dan PSKL, kala itu Gubernur yang lama sempat bertanya, apa kerja nyata dikerjakan UPT ini?" 

    Hal seperti ini sangat miris di dengar, artinya gaung KLHK tidak terengar dalam skala Provinsi, bagaimana mau di dengar dengan seluruh wilayah yang lebih luas lagi. Jadi memang harus di setiap kegiatan atau pameran UPT LHK membuat sendiri dan menampilkan hasil kerja sendiri, maka dari itu Provinsi Sulsel lebih mengenal Dinas Kehutanan dari pada UPT LHK Lingkup Sulsel, selama ini kerja keras KLHK tidak terdengar sama sekali.

    "Jadi sangat disayangkan hal-hal negatif ini, sudah menghabiskan banyak uang Negara dan kerja Satker LHK Sulsel tidak sampai ke masyarakat." Tukas Kepala Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut P3E Suma. 

    Capaian-capaian kerja Satker LHK Sulsel harus rutin di informasikan ke halayak, agar minimal di Provinsi Sulawesi Selatan agar diakui masyarakat. 

    Rekomendasi Gubernur pun sangat diperlukan untuk kelanjutan UPT LHK Lingkup Sulawesi Selatan. "Jangan menunggu diminta hasil, akan tetapi harus lebih aktif dalam menampilkan hasil nyata." Urainya 

    Olehnya itulah HUMAS Satker LHK Lingkup Sulsel menjadi wadahnya." Masyarakat butuh keterbukaan Informasi Publik sebanyak-banyaknya dari seluruh UPT LHK Sulawesi Selatan."

    Keuntungan dari eksploitasi hasil kerjaan melalui media online, kerjaan KLHK khususnya Lingkup Sulsel mudah diakses masyarakat.

    Rapat Kehumasan ini akan merancang rumah besar  beruoa portal online hasil gabungan P3E  Suma serta 13 UPT LHK Lingkup Sulsel. 

    Nantinya portal ini, merupakan satu kesatuan utuh antar Satker LHK, tidak lagi menonjolkan ego sektoral masing-masing, semua data dan Informasi di publikasi ke portal tersebut. 

    Kedepannya usai terbentuknya wadah ini, tidak ada lagi preasure-preasure yang menyudutkan kerja nyata KLHK. 

    Kehumasan antar Satker LHK proaktif juga menjalin keakraban dengan Humas Provinsi, jadi disaat ada kegiatan yang melibatkan Provinsi, LHK Lingkup Sulsel ini tidak terasing di rumah sendiri. 

    Azri mengajak, "Humas Satker LHK Sulsel harus saling bersinergi dan kompak satu sama lain, apabila memungkinkan mari kita bersama-sama sowan ke Gubernur yang terkait hasil kerja KLHK."

    Humas itu include didalam juga ada protokoler yang mumpuni dan professional sehingga dalam pelayanan atau merange sebuah acara bisa berjalan lancar dan terbantu, tentunya kesolidan ini harus sering diasah, dengan jalan pertemuan rutin Bako Humas baik Provinsi maupun tingkat UPT LHK se-Sulawesi dan Maluku.  

    Oleh karena itu, kehumasan mempunyai peranan penting dalam membina, mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang lebih serasi antara KLHK dan Masyarakat. Kehumasan berperan penting dalam menunjang suksesnya pelaksanaan tugas pokok KLHK.

    Point-poin yang disampaikan:

    1. Ada beberapa masalah yang sering dikeluhkan di Kehumasan bahwa seringnya dianggap tidak terlalu penting sebuah Kehumasan dalam satu instansi, karena seluruh kegiatan kantor yang idealnya dibawah sepengetahuan humas untuk kebutuhan informasi publik, pada kenyataannya berjalan di bidang masing-masing.
    2. Informasi tidak Uptdate sehingga gaungnya tidak sampai ke seluruh masyarakat 
    3. Satu konten website bersama menapung seluruh berita masing-masing UPT LHK Sulsel. Sehingga setiap ada informasi satker akan dishare ke P3E Suma sebagai Korwil untuk dituangkan di web resmi Sulawesi dan Maluku.
    4. Keterbatasan SDM  team pengelola website dalam mengolah berita yang siap dipublikasikan kepada masyarakat merupakan kendala tersendiri
    5. Harus dibangun system, jika system sudah terbangun dengan baik jika ada hal-hal yang urgent dan mendesak tidak perlu repot mencari data dan informasi.
    6. Lebih sering mengaadakan kegiatan kehumasan yang melibatkan provinsi
    7. Seluruh hal yang dikerjakan wajib di publikasi oleh Humas instansinya masing-masing.
    8. Kontek dan konten harus seimbang dari foto dan informasi yang didalamnya, substansi harus sangat  jelas
    9. Soal transisi konten, misalkan team IT sudah berkumpul untuk membuat rumah besar sebagai milik bersama.
    10. Progremer  dan team Humas mewakili satu-satu mempublikasikan informasi disetiap satker.
    11. Batasan informasi ada team audit untuk mengoreksi seluruh berita-berita yang akan ditayangkan ke dalam ke web nantinya.
    12. Pertemuan berikutnya harus ada pertemuan sendiri team pembuat konten dan seluruh pembuat kerangka/ team IT untuk duduk bersama membicarakan rumah web bersama.
    13. Programmer dan penulis harus selaras sehingga website yang ditampilkan menjadi menarik
    14. Sebuah konten yang tampil di web harus menampilkan sumber,  Informasi harus lengkap.
    15. Referensi harus ditampilakn secara resmi sehingga informasi juga bersifat legal tidak hoax bagi pencari berita

    Kesimpulan :
    1. Kita harus mengenal satu dengan yang lainnya seehingga kita  kompak dalam menghadapi segala masalah tersebuut
    2. Selain teknis juga non teknis yang perlu  diperbaiki
    3. Bentuk group WA untuk mempermudah komunikasi dan sharing info satu dengan yang lain
    4. Dari pertemuan ini seluruh satker diharapkan mempublikasikan hasil pertemuannya ke portal online masing-masing UPT LHK Lingkup Sulsel. 

     

  • KLHK Bangun Reaktor Biomassa untuk Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

    P3E SUMA, KLHK (Kamis, 14 Desember 2017). Menunjang program ketahanan energi nasional melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), KLHK membangun Pilot Project Fasilitas Penyediaan Energi Biomassa untuk Masyarakat, dalam bentuk Reaktor Biomassa, di Kampung Jatidatar Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung (13/12/2017).Read more ...
  • DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI TOOLS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

    P3E Suma-KLHK (Palu, 8 September 2018)-Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa adalah kewajiban daerah untuk menyusun daya dukung daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) daerah. Informasi D3TLH ini menjadi input bagi penyusunan RPPLH dan KLHS KRP di daerah.

    Selanjutnya berdasarkan Permen LHK RI Nomor P.32 Tahun 2016, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) diberikan mandat antara lain melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis bagi daerah dalam penyusunan KLHS, RPPLH maupun evaluasi RTRW. Dalam rangka pelaksanaan mandat tersebut, Bidang Inventarisasi D3T SDA dan LH P3E Sulawesi dan Maluku menyelenggarakan fasilitasi bimtek D3TLH, sebagai salah satu input bagi RPPLH dan KLHS, di Palu, pada 6-7 September 2018, dengan peserta kurang lebih 40 orang terdiri dari DLH se-provinsi Sulawesi Tengah dan se- Sulawesi Barat, serta BPKH.

    Pemberian fasilitasi bimtek penyusunan D3TLH bertujuan memberikan bekal kepada daerah, sehingga daerah dapat segera menyusun D3TLHnya sebagai wujud pelaksanaan tanggungjawabnya.

    Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Abd. Rahim, diisi oleh pemateri dari P3E Sulawesi dan Maluku, dan dari Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan tersebut, Kabid Inventarisasi D3T SDA dan LH P3E Sulawesi dan Maluku, Mini Farida ST, M.Si. memberikan pengayaan kepada peserta antara lain tentang urgensi D3TLH dalam perencanaan pembangunan, kaitan antara D3TLH, RPPLH dan KLHS, dan penyusunan peta kinerja jasa lingkungan. Selanjutnya peserta juga dipandu dalam praktek pembuatan peta D3TLH oleh Tim P3E Sulawesi dan Maluku.

    Selain di Palu, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di Kendari untuk DLH Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, di Manado untuk Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dan Gorontalo, dan di Ternate untuk DLH Provinsi, Kabupaten/Kota se-Maluku dan Maluku Utara. (Adm)

     

  • Selamat Buat Penerima Adipura, Ini Daftar Lengkapnya

    Selamat Buat Penerima Adipura, Ini Daftar LengkapnyaP3Esuma-KLHK (Selasa 15 Januari 2019)-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan penghargaan Adipura, Senin (14/1/2019). Penghargaan ini merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap tahun.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima Klikhijau.com, pemberian Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun pasrtisipasi aktfi masyarakat dan dunia usaha dalama mewujudkan kota yang berkelanjutan.

    Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan Adipura adalah implementasi atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, dengan persentase pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2025
    Selain itu adanya upaya upaya untuk mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota.

    Pada awal 2019 Pemerintah melalui Kementerian LHK memberikan anugerah Adipura periode 2017-2018 kepada 146 penerima penghargaan. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi lima kategori yakni satu penghargaan Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura, 5 Plakat Adipura, serta Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah kepada 11 kabupaten/kota.

    Kementerian LHK juga memberikan penghargaan Green Leadership Awardbertajuk Anugerah Nirwasita Tantra untuk periode 2018. Penghargaan ini diberikan kepada 3 Gubernur, dan 6 Wali Kota, serta 6 Bupati. Selain pemimpin daerah, penghargaan ini juga diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni 3 DPRD Provinsi dan 10 DPRD Kabupaten/Kota.

    Berikut daftar lengkap peraih penghargaan Adipura 2018:
    Adipura Kencana

    Kota Surabaya

    Adipura
    – Kategori Kota Metropolitan
    1. Tangerang
    2. Palembang

    – Kategori Kota Besar
    1. Balikpapan
    2. Padang
    3. Banjarmasin

     Kategori Kota Sedang
    1. Kudus
    2. Banjarbaru
    3. Pare Pare
    4. Jombang
    5. Blitar
    6. Mojokerto
    7. Tulungagung
    8. Madiun
    9. Bukittinggi
    10. Bau Bau
    11. Ambon
    12. Bitung
    13. Sukabumi
    14. Palopo
    15. Bontang
    16. Kediri
    17. Kendari
    18. Payakumbuh
    19. Jepara
    20. Magelang
    21. Salatiga
    22. Tebing Tinggi
    23. Tanjung Balai Karimun
    24. lumajang
    25. Pasuruan
    26. Tanjung Pinang
    27. Probolinggo
    28. Jayapura
    29. Purwokerto
    30. Cilacap
    31. Lahat

    Kategori Kota Kecil
    1. Turikale
    2. Maili
    3. Kotamobagu
    4. Lasusa
    5. Luwuk
    6. Pangkajene Sidenreng
    7. Pinrang
    8. Martapura
    9. Pati
    10. Barru
    11. Siak Sri Indrapura
    12. Bukukumba
    13. Rantau
    14. Tidore
    15. Bangli
    16. Tanjung
    17. Bantaeng
    18. Sengkang
    19. Sukoharjo
    20. Pangkajene
    21. Biak
    22. Donggala
    23. Lubuk Pakam
    24. Pamekasan
    25. Wonogiri
    26. Polewali
    27. Marabahan
    28. Batusangkar
    29. Toboali
    30. Baturaja
    31. Indramayu
    32. Daik
    33. Barabai
    34. Rangkasbitung
    35. Ciamis
    36. Mojoasri
    37. Sumenep
    38. Watansoppeng
    39. Solok
    40. Tuban
    41. Krakasan
    42. Bangil
    43. Nganjuk
    44. Temanggung
    45. Pacitan
    46. Muara Bungo
    47. purworejo
    48. Kayu Agung
    49. Wlingi
    50. Liwa
    51. Situbondo
    52. trenggalek
    53. Boyolali
    54. Sekayu
    55. Bengkalis
    56. Muara Enim
    57. Pangkalan Kerinci
    58. Caruban
    59. Sungailiat
    60. Tanjung Redeb
    61. Blambangan Umpu
    62. Martapura
    63. Koba
    64. Prabumulih
    65. Lamongan
    66. Bangko
    67. Pangkalan Bun
    68. Sampit
    69. Banjar
    70. Padang Panjang
    71. Painan
    72. Manggar
    73. ngawi
    74. Amlapura
    75. Pelaihari
    76. Sinjai
    77. Tahuna
    78. Bangkinang
    79. Kijang
    80. Limboto
    81. Kepanjen
    82. Batulicin
    83. Sawahlunto

    Sertifikat Adipura
    – Kategori Kota Sedang
    1. Batu
    2. Kebumen
    3. Cilegon

    – Kategori Kota Kecil
    1. Nunukan
    2. Paringin
    3. Muntok
    4. Sampang
    5. Amuntai
    6. Pattallassang
    7. Tanah Grogot

    Plakat Adipura
    1. Pasar: Kota Jakarta Selatan
    2. Taman Kota: Kota Kendari
    3. Hutan Kota: Kota Jakarta Timur
    4. Terminal: Kota Malang
    5. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA): Kota Balikpapan

    Sumber Berita:
    Klikhijau.com

 

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi & Maluku (P3E Suma) adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Sekretaris Kementerian. P3E Sulawesi & Maluku mempunya tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi & Maluku saat ini adalah Ir. Darhamsyah, M.Si

A : Jalan Perintis Kemerdekaan KM 17, Makassar Indonesia. 90241

P : 0411 555701, 555702

F : 0411 555703

e : sil.ppesuma@gmail.com

Go to top