P3E Suma-KLHK (Jakarta, Senin 26 Maret 2019)-Pengelolaan danau di Indonesia telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Pada dasarnya, keinginan dan harapan untuk pengelolaan danau terpadu sudah ada sejak 10 tahun yang lalu.

Dalam perkembangannya, ada hal penting dan cukup prinsip yang perlu diperkuat dan ditegaskan kembali mengenai kesepahaman urgensi, kesamaan visi, kolaborasi resources serta sinergi program antar sektor.

"Komitmennya sangat kuat, langkah-langkah juga sudah dilakukan, sudah kelihatan, tapi masih parsial. Ada hal lain yang penting sebenarnya, dalam perjalanan 10 tahun ini yaitu dinamika masyarakatnya, jadi komunitasnya juga kuat, dan dunia usahanya juga mau terlibat," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau, di Jakarta, Senin (26/3/2019).

Dalam rapat koordinasi tersebut, mengemuka pentingnya sinergi antar stakeholders. Selain itu, muncul subyek baru dalam pengertian sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu perlunya edukasi publik berkaitan dengan pencegahan bencana, termasuk akibat kerusakan danau.

Menteri Siti menyampaikan beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi dalam upaya penyelamatan ekosistem danau. Yang pertama yaitu perlu pertimbangan saintifik lintas ilmu pengetahuan atau multidisiplin ilmu. Oleh karena itu, peran institusi riset dan pakar sangat penting, dan pembelajaran best-practices management antar danau perlu dikembangkan.

Kemudian, penyelamatan ekosistem danau memerlukan “environmental mainstreaming”, yaitu terintegrasinya upaya pengendalian dampak ke dalam kebijakan dan kegiatan berbagai sektor pembangunan dan kegiatan usaha. Pengintegrasian upaya ke dalam kebijakan dan program kegiatan ini, menjadi corrective action pada berbagai sektor terkait.

Selanjutnya, penyelamatan ekosistem danau juga memerlukan upaya terpadu antar aspek. Oleh karena itu, rumusan program penyelamatan danau harus strategis dan menjawab keterpaduan penanganan.

"Penyelamatan ekosistem danau bersifat “multistakeholders”, tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak atau satu sektor, diperlukan kolaborasi semua pihak. Peran masyarakat sangat penting. Disisi lain, dinamika antusiasme masyarakat, komunitas, dan aktivis serta dunia usaha dalam keterlibatan pengelolaan danau perlu mendapat tempat, dan fasilitasi yang baik dari pemerintah, dan pemerintah daerah," tutur Menteri Siti.

Poin terakhir yang tidak kalah penting, menurut Menteri Siti, yaitu implementasi regulasi, mulai dari Tata Ruang dan Zonasi, Pengelolaan Kualitas Air, hingga Konservasi Tanah dan Air, serta konsistensi yang kuat antara kebijakan dasar, kebijakan operasional (sektoral) serta implementasinya (planning into action).

Terkait hal ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, menyampaikan saat ini tengah dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden RI tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

"Berbicara salah satu fungsi danau sebagai sumber air bersih, merupakan bagian penting untuk mewujudkan ketahananan air, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penyelamatan danau telah dikuatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dokumen tersebut mengamanatkan implementasi rencana aksi 15 Danau Prioritas," kata Bambang.

Untuk implementasinya, perlu segera ditindaklanjuti dengan integrasi substansi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah, baik di pusat maupun daerah. Contoh konkret implementasinya dimulai dengan Jawa Tengah. Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 Maret 2019 yang lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, menyebut Danau Rawapening sebagai salah satu dari 10 danau yang sudah tersentuh oleh kementeriannya.

"Pendekatan yang kami gunakan di Danau Rawapening, merupakan replikasi program Citarum Harum. Mudah-mudahan dengan pola kerja bersama, bisa diperbaiki," ujar Basuki.

Saat ini, dari 15 danau prioritas, 14 diantaranya sudah disusun Rencana Pengelolaan (RP) Danau, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) I.B. Putera Parthama dalam laporannya.

Adapun ke 15 danau prioritas tersebut yaitu Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Rawa Danau, Rawa Pening, Batur, Sentarum, Kaskade Mahakam, Tempe, Tondano, Matano, Poso, Sentani, dan Limboto.

Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan yang telah ditandatangani 9 (sembilan) Menteri pada Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali Tahun 2009 serta menguatkan kembali Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) yang diluncurkan pada Konferensi Nasional Danau Indonesia II di Semarang Tahun 2011, dilakukan penandatangan kesepakatan Menteri tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Para Menteri bersepakat untuk:
1. Melaksanakan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama para pihak sejak tahun 2018.
2. Mengintegrasikan program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Danau Terpadu ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga, dan Rencana Tata Ruang.
3. Melaksanakan kerjasama dengan para pihak untuk mewujudkan Danau Prioritas Nasional yang sehat dan lestari.

Adapun ke 11 Menteri yang turut menandatangani kesepakatan tersebut yaitu Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pariwisata, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Selain itu, Gubernur dan Bupati pemangku wilayah 15 Danau Prioritas Nasional juga menandatangani dokumen serupa yang berisi kesepakatan untuk:
1. Melaksanakan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama para pihak sejak tahun 2018.
2. Mengintegrasikan program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Danau Terpadu ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten, Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah terkait, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Mengoptimalkan peran kelembagaan danau, baik Pokja, Tim atau Badan yang telah dibentuk oleh Gubernur/Bupati untuk mengawal pelaksanaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
4. Melaksanakan kerjasama dengan para pihak untuk mewujudkan Danau Prioritas Nasional yang sehat dan lestari. 
Adapun ke 15 Gubernur dan Bupati yang menandatangani kesepakatan tersebut yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Tengah Longki L. Djanggola, Bupati Agam Indra Catri, Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir, Bupati Minahasa Royke Roring, serta perwakilan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Plt. Gubernur Jambi, Gubernur Banten, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Gorontalo, Gubernur Papua, Bupati Bangli, dan Bupati Luwu Timur.

Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Pemerintah Daerah di wilayah Danau Prioritas Nasional, serta pakar dan perwakilan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK,
Djati Witjaksono Hadi – 081977933330

P3E Suma-KLHK (Makassar, Sabtu, 23 Maret 2019)-Komunitas Sepeda Lipat Makassar, kiprahnya belakangan kian digemari dan banyak melakukan aksi positif.

Komunitas sepeda lipat ‘SLIM’ sepeda Lipat Makassaar lebih kurang beranggotakan sekitar 200 orang. Olahraga dan hobby sepeda ini, sangat di gemari oleh Masyarakat kota Makassar dan sekitarnya, khususnya pengguna sepeda lipat.

Di usia yang ke-3 tahun, SLIM bekerjasama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku (P3E Suma), Lantamal VI, Ditpolair Polda Sulsel, Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar, Politeknik ilmu Pelayaran menggelar kegiatan bersih-bersih pantai Losari. Sabtu (23/3/2019).

Menurut, Ketua SLIM Makassar Yuli Priyono, selain meningkatkan kesehatan dengan berolahraga sepeda, sepeda lipat ini juga gampang di bawa ke mana mana,. bisa di lipat dan relatif ringan. Banyak aksi atau kegiatan yang positif di lakukan oleh komunitas ini, selain ada gowes bareng, aksi sosial, aksi bersih pantai, tanam pohon dll. Kebersamaan komunitas ini sangat berdampak positif untuk anggota maupun keluarga, selain berolahraga kegiatan bersepeda ini juga mengurangi polusi dengan menggunakan sepeda sebagai transportasi sehari sehari.”Tutupnya.
Kepala P3E Suma, Dr. Ir. Darhamsyah, M.Si menuturkan, bahwa “Hari Hutan Internasional jatuh pada tanggal 21 Maret. Sedangkan Hari Air jatuh pada 22 Maret.”
Darhamsyah menambahkan, “Tanggal 20 Maret diperingati sebagai Hari Bahagia Sedunia. Hari bahagia sedunia ini merupakan kalender resmi dirayakan untuk mengingat kembali berbagai hal-hal menyenangkan yang dialami manusia saat hidup.”
“Perayaan hari bahagia sedunia yang digagas oleh PBB dirayakan sejak 2013 lalu juga dilakukan untuk membuat orang sadar pentingnya hidupnya bahagia. Menyadari bahwa faktor penentu kebahagiaan bukan sekadar berapa jumlah uang atau kekayaan yang dimiliki.” Urainya
“Hari Bahagia Sedunia atau Day off Happiness lebih dari sekadar perayaan yang menyenangkan. Hari ini juga mengingatkan kita bahwa dunia akan jadi tempat yang lebih baik ketika kita terkoneksi bersama dan peduli pada orang di sekitar kita.”
“Kita patut berbahagia sekaligus bersyukur di hari ini karena masih diberi kesempatan untuk masih bisa bernapas, sehat, dan beraktivitas seperti biasa.”
Sebelum mengakhiri sambutannya, Kepala P3E Suma, Dr. Ir. Darhamsyah, M.Si berharap para pserta bersih-bersih sampah di Anjungan Pantai Losari melakukannya dengan senang hati, penuh kebahagiaan, supaya bisa berkontribusi menyehatkan lingkungan dan membagi kebahagiaan kepada setiap orang.” Kunci Inspirator Lingkungan ini.

P3E Suma-KLHK (Makassar, Senin 18 Maret 2019)-Hari Bakti Rimbawan ke-36 yang jatuh pada tanggal 17 Maret. Lantaran padatnya kegiatan, maka acara puncak Upacara dilaksanakan di lapangan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jalan P. Kemerdekaan 17,5 Makassar. Senin (18/3/2019).

Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Ir H Muhammad Tamzil MP.

Hadir Kepala P3E Suma Ir. Dr. Darhamsyah, M.Si selaku Korwil UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) se Sulawesi Selatan. Nampak hadir Ir. Muh. Abidin mantan Kepala Tata Usaha P3E Suma yang tercatat pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Balai Litbang LHK Sulawesi Utara-Manado. Tak kurang 400 peserta meramaikan Upacara Peringatan Hari Bhakti Rimbawan tahun 2019.

Peserta upacara berasal dari Rimbawan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian LHK Sulsel, diantaranya Balai Taman Nasional (TN) Bantimurung Bulusaraung (Babul), BBKSDA Sulsel, Balai Penegakan Hukum (Gakum) Sulawesi, Balai PPI Sulawesi, Balai Penelitian dan Pengembangan LHK, Balai BPDAS Jeneberang Saddang, BPTH Wilayah Sulawesi, SMK Kehutanan Makassar, BDLHK Makassar, BPTH Wilayah XIII Makassar, BPKH Wilayah VII Makassar, Balai PSKL Wilayah Sulawesi, P3E Suma, Manggala Agni DAOPS Gowa, Dinas Kehutanan Propinsi Sulsel dan Dharma Wanita Kementerian LHK Sulsel.

Muhammad Tamzil MP, membacakan sambutan dari Menteri LHK Republik Indonesia Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc yang berisikan beberapa masukan kepada seluruh Rimbawan di Seluruh Indonesia untuk terus menjaga ekosistem Hutan yang merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting dalam kelestarian lingkungan

Hari Bhakti Rimbawan kali ini mengusung tema "Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Sehat".

Usai Upacara Peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-36 dilanjutkan sesi foto bersama diteruskan berbagai kegiatan dan bakti sosial, diantaranya donor darah, lomba tarik tambang, lanjutan lomba karaoke dan penyerahan berbagai hadiah bagi para pemenang setiap perlombaan.

P3E Suma-KLHK (Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019)-Hari Hutan Internasional (HHI) yang jatuh pada tanggal 21 Maret tiap tahunnya menjadi sarana untuk mengedukasi berbagai pihak untuk mencintai dan menjaga hutan. Menteri LHK, Siti Nurbaya menekankan bahwa hutan dan pendidikan adalah masa depan milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu kepedulian semua pihak untuk menjaga lingkungan, hutan dan keanekaragaman hayatinya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono yang mewakili Menteri LHK pada acara peringatan HHI 2019 di Manggala Wanabakti, Jakarta (21/3).

Dalam sambutan Menteri LHK yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal KLHK menjelaskan, setelah kebijakan korektif Presiden Joko Widodo dilaksanakan, selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kehutanan. Hal tersebut bertujuan agar langkah-langkah korektif dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga sumber daya hutan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. "Di sini perlunya pendidikan dan peningkatan keterampilan generasi penerus pengelola hutan di era milenial.”, jelas Bambang.

Bambang melanjutkan bahwa terdapat 5 pesan bagi generasi milenial untuk turut menjaga hutan. "Pesan pertama yang ingin saya sampaikan dalam peringatan Hari Hutan Internasional ini adalah pentingnya memahami dan menjaga hutan untuk masa depan karena peran hutan menjadi lebih penting mengingat populasi dunia akan meningkat menjadi 8,5 miliar pada tahun 2030,” ujar Bambang.

Selanjutnya, Bambang juga berpesan bahwa tidak ada kata terlalu dini untuk belajar mengerti tentang pepohonan. Untuk itu anak-anak perlu dibantu agar terhubung dengan alam sehingga tercipta generasi masa depan yang sadar akan manfaat pohon dan hutan serta kebutuhan untuk mengelolanya secara berkelanjutan.

Pesan ketiga adalah baik pengetahuan tradisional maupun modern memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kelestarian hutan. Rimbawan harus mengenal dan memahami alam dengan baik, serta belajar menggunakan teknologi mutakhir untuk memastikan bahwa hutan kita dipantau dan dikelola secara berkelanjutan. 

Pesan keempat adalah berinvestasi dalam pendidikan kehutanan dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis yang sangat luas harus memastikan ada ilmuwan, pembuat kebijakan, rimbawan dan masyarakat lokal yang bekerja untuk menghentikan deforestasi dan memulihkan lanskap yang terdegradasi.

Pesan yang terakhir adalah bahwasanya laki-laki dan perempuan harus memiliki akses yang sama untuk pendidikan kehutanan. Kesetaraan gender dalam pendidikan kehutanan diharapkan mampu memberdayakan perempuan perdesaan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Djati Witjaksono Hadi saat acara peringatan HHI di Manggala Wanabakti, Jakarta (21/3), menyampaikan beberapa hal terkait langkah korektif pengelolaan hutan di Indonesia. Diantaranya adalah langkah korektif pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tata kelola ekosistem gambut, juga akses kelola kawasan hutan yang sebelumnya diberikan kepada korporasi besar, kali ini diberikan untuk masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi No. 67/200 tahun 2012 telah menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional. KLHK selaku kementerian paling terkait di Indonesia, telah menginisiasi peringatan HHI mulai tahun 2014 melalui serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya keberadaan semua jenis hutan dan pohon di luar hutan.

Mengacu pada tema global HHI 2019, peringatan di Indonesia kali ini mengambil tema Rekreasi Edukasi Rimbawan Milenial. Tema tersebut bermakna pentingnya pendidikan pengelolaan hutan berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati bagi generasi milenial. Melalui hutan yang sehat akan mendukung pencapaian generasi yang sehat, tangguh, serta mencapai perekonomian yang makmur.

Peringatan HHI 2019 kali ini, diisi dengan serangkaian kegiatan yang banyak melibatkan kaum milenial, antara lain dilakukan pameran, talkshow, lomba pidato, panggung HHI, lomba mewarnai, menggambar, lomba video drone dan penyediaan bibit buah-buahan. Semua kegiatan tersebut, diharapkan dapat semakin menumbuhkan apresiasi dan kecintaan masyarakat pada pohon dan hutan. Berbagai kegiatan ini sekaligus menunjukkan kepada masyarakat global upaya-upaya pelestarian hutan di Indonesia.(*)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK,
Djati Witjaksono Hadi – 081977933330

P3E Suma-KLHK (Makassar, Kamis 21 Maret 2019)– Peringati Hari Hutan Internasional (HHI) yang jatuh pada hari Kamis (21/03/2019).
Pengurus Forum Fungsional LHK Sulsel bekerjasama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E Suma) menggelar Pengukuhan Pengurus baru 2019-2022 dan seminar ‘Edu Talk’

Peringatan HHI tahun ini bertemanakan “Forest and Education. Sejalan dengan tema tersebut seminar kali ini mengangkat tema “Hutan dan Pendidikan”.

Seluruh pejabat Fungsional LHK Sulsel bergabung di Ruang Rapat Bangun Praja P3E Suma, dirangkai seminar education talk. Kamis (21/3/2019).

Lagu kebangsaan  Indonesia Raya mengawali acara, selanjutnya Pengukuhan Forum Fungsional LHK Sulawesi Selatan (Forsi LHK) Sulsel yang dirangkaikan   Peringatan Hari Hutan Internasional (HHI) jatuh pada Hari Kamis, (21/03/2019).

Pengukuhan Pengurus baru Forsi LHK Sulsel tahun 2019-2022.

Pengukuhan pengurus baru berupa pemberian Bendera Pataka FORSI LHK Sulsel oleh Kepala P3E Suma, Ir. Darhamsyah, M.Si kepada Drs. Ahmad Syihabi dari SMKKN Makassar yang didaulat menjabat Ketua FORSI LHK Sulsel Periode 2019-2023.

Tampak hadir tamu undangan dari Kepala BBKSDA Thomas Nifinluri, Senior Purnabakti Rimbawan Muh. Abidin,  Kepala Tata Usaha P3E SUMA DR Azri, Kepala Usaha BBKSDA Elyana Said, serta Kepala Litbang LHK Misto. Serta Peraih penghargaan ASN terbaik 2019 Hunggul.

Andi Isma yang mewakili Kadis BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, beserta para pejabat Fungsional dari seluruh Satker LHK Sulawesi Selatan serta Fungsional dari Pemprov Sulawesi Selatan, serta para tamu undangan dan rekan-rekan media yang memadati ruangan rapat Bangun Praja.

Para peserta begitu antusias mengikuti acara ini yang notabene baru perdana digelar tahun ini. Rehat sejenak, dilanjutkan seminar ‘Edu Talk’ dipaparkan oleh Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku yang juga selaku Koordinator Wilayah Satker LHK Sulawesi Selatan, Ir. Dr. Darhamayah.,M.Si.

Beliau mengusung materi Hutan dan Pendidikan. Materi ini sejalan dengan Peringatan HHI tahun ini, bertemakan “Forest and Education.”

“membahas tentang pendidikan kehutanan semenjak kecil hingga tua, kita mempunyai tanggung jawab untuk mewariskan Sumber Daya Alam, baik untuk kita dan seluruh spesies yang ada dimuka bumi kita.” Jelas Darhamsyah.

“Terkait education, pendidikan, Sekarang ini sudah banyak bertebaran sekolah sekolah alam, kita harus belajar kepada alam, hargailah dengan cara respect kepada sesama manusia, spesies  dan alam, cintailah apa yang ada di bumi, niscaya semua akan mencintai mu.” Sebagaimana diungkapkan Darhamsyah.

“Makanlah dari Legal Food, ecolabel.” Tutupnya

Sesi tanya jawab dari salah satu peserta menyatakan bahwa,  “forum ini sangat bagus dan saya berharap dengan tema Hutan dan pendidikan, sudah seharusnya saling bersinergi, dimana sekarang tingkat pendidikan orang semakin tinggi, justru tingkat kepedulian terhadap lingkungan berkurang. Ungkapnya.

“Mereka ini melupakan Fungsi utama Lingkungan dan Hutan, semakin banyak terjadi pelanggaran,  sampahnya dibuang sembarangan, penebangan liar dll.”
“Diharapkan Forum Fungsional ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Dunia Pendidikan, Lingkungan dan Kehutanan sehingga bermanfaat bagi semua, institusinya serta negara kita ini.” Mengakhiri pernyataannya.(ismi)

P3E Suma-KLHK (Jakarta, Jum’at, 22 Maret 2019)- Kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi dengan masyarakat terbukti mampu memberikan multiplier effect (efek pengganda) bagi kelestarian kawasan dan ekonomi masyarakat sekitar. Selain menjadi sistem penyangga kehidupan, pusat pengawetan keanekaragaman hayati dan dimanfaatkan secara lestari, sebuah taman nasional menjadi bagian dari pertumbuhan Wilayah. Sistematika pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dapat dijadikan rujukan pengelolaan kawasan terkini yang mengedepankan masyarakat.

“Taman Nasional harus memberikan estetika dan keindahan; Memberikan jaminan masa depan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik; Memberikan manfaat ekonomi; dan Pendorong ekonomi masyarakat selain kesempatan kerja dan bisa membangun ekonomi lokal dengan tetap menjaga manajemen konservasi dan fungsi-fungsinya”, ucap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam acara “Festival Kolaborasi TNGGP dengan Masyarakat sekitar Kawasan” di Cibodas Kabupaten Cianjur, Jum’at (22/03/2019).  . 

Sebagai salah satu taman nasional tertua di Indonesia yang telah berusia genap 39 tahun, banyak terobosan pengelolaan yang telah dilakukan oleh Balai Besar TNGGP. Baik dalam rangka pengembangan ekowisata sebagai bentuk diversifikasi program wisata, sistem pengelolaan pengunjung maupun sarana prasarana pendukung wisata. Selain pengembangan wisata, Balai Besar TNGGP telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satunya melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk diberikan akses di zona tradisional dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya konkrit untuk memberikan kemanfaatan taman nasional bagi masyarakat sekitar dengan tetap mempertahankan kualitas ekologi kawasan.

Kawasan TNGGP seluas 24.270 Ha mempunyai peranan penting sebagai sistem penyangga kehidupan bagi tidak kurang dari 30 juta orang masyarakat sekitar Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bandung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok dan Bandung, yang mengalirkan sungai-sungai dengan air per tahun ± 213 milyar liter. Selain memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan, TNGGP merupakan perwakilan tipe Hutan Hujan Pegunungan Tropis di Pulau Jawa, yang menyediakan habitat Surili, Owa Jawa dan Macan Tutul serta berbagai jenis burung.
“Dengan adanya TNGGP, tidak sedikit menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) ke Kabupaten Cianjur. TNGGP juga menjadi sumber kehidupan masyarakat Cianjur. Air yang diminum masyarakat Cianjur 100% berasal dari Gunung Gede Pangrango”, imbuh Bupati Cianjur Herman Suherman dalam acara festival yang mengangkat tema “Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Sehat (Leuweung Hejo, Masyarakat Ngejo)”

Dalam kunjungan kali ini, Menteri Siti juga mendorong pembangunan hutan kota di Cianjur. Tahun ini akan dimulai pembuatan design dan fasilitasi dari KLHK. Karena menurut Menteri Siti, hutan di dekat kota/hutan kota selain menjadi ruang terbuka publik juga bisa menjadi ruang edukasi tentang alam bagi masyarakat. Saat ini selain membutuhkan informasi, masyarakat juga memerlukan pengetahuan lebih intensif tentang alam. “Kita harus buat hutan kota Cianjur menjadi yang terbaik” ungkap Menteri Siti.

Dalam rangka peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-36 dan Hari Ulang Tahun Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) ke-39, TNGGP menyelenggarakan “Festival Kolaborasi TNGGP dengan Masyarakat sekitar Kawasan” dengan kegiatan utama antara lain Pembagian bibit tanaman kepada masyarakat; Pameran produk masyarakat dan Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan TNGGP; Pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat; Donor darah; dan Khitanan massal. 

Selain Menteri LHK juga hadir dalam acara ini Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, Pimpinan Tinggi Pratama KLHK, Kepala SKPD Kabupaten Cianjur, peserta Kemah Kerabat Alam, siswa SD binaan TNGGP, dan masyarakat sekitar.

“Saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Saya berpesan agar upaya-upaya kolaborasi seperti ini dapat terus ditingkatkan, sehingga manfaat dari keberadaan taman nasional semakin dirasakan oleh masyarakat, karena hal tersebut mampu menumbuhkan rasa memiliki, sehingga untuk menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menjadi sesuatu hal yang sangat mudah dilakukan’, pungkas Menteri Siti.

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Djati Witjaksono Hadi – 081977933330